Rabu, 18 Januari 2012



TUJUAN DAN SASARAN  SMKN 1 BANGLI
Sesuai dengan Misi SMK Negeri 1 Bangli maka tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
TUJUAN
  A. Tujuan Jangka Pendek
    Tujuan Jangka Pendek yang ingin dicapai adalah :
a.  Meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga output yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha/Dunia Industri dan Instansi yang berstandar nasional dan internasional dengan selalu menyiapkan sarana prasarana yang memadai
b.  Menghasilkan tamatan yang berkualitas sehingga dapat mengisi pasar tenaga kerja serta dapat menciptakan lapangan kerja.
c.  Menjadikan SMK Negeri 1 Bangli sebagai pusat pelatihan kejuruan bisnis manajeman dan pariwisata baik tingkat kabupaten dan regional.
d.  Melibatkan DU / DI, masyarakat, komite sekolah, pemerintah daerah, propinsi maupun pusat dalam program operasional sekolah.
e.  Meningkatkan peran serta dukungan Pemda dalam terwujudnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Terpadu di SMK Negeri 1 Bangli.
  B. Tujuan Jangka Panjang
a.  Penataan terus-menerus Pendidikan dan Pelatihan sehingga SMK Negeri 1 Bangli dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga dari SDM yang berstatus beban menjadi asset yang dapat menciptakan lapangan kerja.
b.  Menjadikan SMK Negeri 1 Bangli sebagai PPKT bertarap nasional maupun internasional.
c.  Menjadikan SMK Negeri 1 Bangli sebagai Sekolah Model Berbudya Lingkungan.
SASARAN
Program jangka pendek dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Bangli mempunyai sasaran sebagai berikut :
1.  Memberdayakan sekolah seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang maksimal.
2.  Terwujudnya kerjasama antara Sekolah, Pemda, Propinsi dan Pusat.
3.  Terwujudnya kerjasama antara Sekolah dengan Orang Tua Siswa dan Masyarakat.
4.  Terwujudnya kerjasama antara Sekolah dengan DU / DI baik yang bertaraf lokal, regional, maupun nasional.
5.  Menghasilkan tamatan yang berkualitas sehingga :
  a. Memenuhi syarat sebagai SMK berstandar Internasional.
  b. Mampu bersaing di tingkat internasional.
  c. Tamatan dibutuhkan oleh DU/DI dan Instansi.
  d. Tamatan yang mampu menciptakan lapangan kerja.
6.  Menjadikan SMK Negeri 1 Bangli sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan Terpadu (PPKT) di tingkat internasional.



ICT Service Di SMK Negeri 1 Bangli

wifi-smknegeri1bangli1.jpg

            ICT Service, untuk memasuki sekolah yang bertaraf internasional, SMK Negeri 1 Bangli bangun ICT service yang berfungsi untuk melayani siswa/siswi dan guru di SMK Negeri 1 Bangli untuk megakses internet secara gratis, untuk siswa disediakan 5 unit PC yang sudah terkoneksi internet, untuk guru dan tamu yang datang disediakan area wifi.

Dengan adanya ICT Service diharapkan informasi akan lebih mudah didapat oleh siswa dan guru di lingkungan SMK Negeri 1 Bangli. Pengerjaan dan maintenance semua di lakukan oleh siswa TKJ dengan bimbingan dari guru IT di SMK Negeri 1 Bangli, dengan memberikan kebebasan untuk siswa melakukan pengerjaan dan maintenace bagi siswa TKJ akan dapat membantu siswa dalam meng-implementasikan materi yang sudah di perolehnya.

VISI & MISI SMKN1 BANGLI


Visi
  Menjadi Lembaga Pendidikan dan Latihan (Diklat) Bisnis Manajemen dan Pariwisata, serta Teknologi yang favorit, profesional, inovatif, berwawasan lingkungan dan mampu bersaing di era global.
Misi
1.  Meningkatkan kualitas Pembelajaran yang berorientasi pada standart Nasional maupun Internasional.
2.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari status beban menjadi asset.
3.  Menghasilkan tamatan yang berkualitas untuk mengisi/menciptakan lapangan kerja.
4.  Menjadi pusat pelatihan kejuruan bisnis manajemen dan pariwisata, serta teknologi informasi. Bagi masyarakat baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun masyarakat luas.
5.  Melibatkan DU/DI dalam program oprasional
6.  Meningkatkan pranserta pemkab dalam memberikan dukungan terwujudnya Pusdiklat Terpadu, khususnya bidang bisnis manajemen dan pariwisata, serta teknoogi informasi.

VISI DAN MISI SMK NEGERI 1 BANGLI

Kamis, 12 Januari 2012

CONTOH SOAL LCC UUD 45 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



SOAL LCC UUD NRI 1945 & TAP MPR RI


Hi generasi cerdas indonesia….. senang sekali bisa berjumpa dalam blog ku ini. LCC UUD NRI yang terus dilaksanakan tiap tahunnya membutuhkan persiapan yang matang, antara lain hafalan yang banyak , kuat, persiapan fisik dan mental yang fit dll. Tak terkecuali dengan bentuk-bentuk soal yang biasa muncul dalam setiap sesinya. berikut ini adalah beberapa contoh bentuk soal yang biasanya muncul dalam LCC ini. jangan dijadikan patokan, tetapi jadikanlah  sebagai bentuk persiapan tambahan bagi kamu dalam mempersiapkan lomba ini.
oke langsung aja….kita ke teekaape…
Contoh soal dalam LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI
Babak tematik      :
1.      Mengapa TAP MPRS no25/1966  Tetap dipertahankan?
Jawab :
a)     TAP MPRS 25/1966 berisi tentang  pernyataan terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme  di indonesia
b)     mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan  ideology yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal  adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.
c)     TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam
2.     Mengapa Presiden dipilih dari partai politik dan atau gabungan parpol?
3.     Jelaskan substansi dari TAP MPR nomer 16/ MPR/ 1998
4.     Jelaskan substansi TAP MPR nomer 5/ MPR/ 2000.
5.     Jelaskan asas pemlilu bersifat LUBERJURDIL.
6.     Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA? Dan mengapa dalam memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR?
7.     Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?
8.     Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.
9.     Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.
10.  Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.
11.    Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.
Soal pilihan ganda         :
Untuk soal pilihan ganda, penulis tidak dapat menuliskan contohnya, dikarenakan tipe pada soal ini dapat saja bervariasi. Namun hati-hati dengan kecohan seperti:
1)    kamu harus dapat membedakan atas diatur dalam UU dan daiatur pada UU
2)    Bedakan atas hak DPR dan hak anggota DPR
3)    Bedakan atas sifat lembaga MA, MK dan KY
4)    Bedakan atas kuorum untuk melakukan amandemen UUD, kuorum usulan amandemen dan kuorum untuk melakukan impeachment terhadap presiden.
5)    Bedakan lama waktu untuk :
-         MPR melaksanakan siding jika presiden wapresnya mangkat, berhenti dst
-         MPR melaksanakan sidang jika presiden dan wakilnya mangkat, berhenti dst
Soal rebutan ( berhubungan dengan postingan tips dan trik memenagkan lombaLCC…… catatan! Soal bisa saja berbeda tipenya dari tahun ke tahun. Tinggal perhatikan setiap sesi dalam perlombaan tersebut)
1)    Host            :” Rumusan pasal 1 ayat 3 adalah………..”
Jawab                   : Negara Indonesia adalah Negara hukum
2)    Host            : Rumusan pasal 33 ayat 4 adalah…..
3)    Host            : hak anggota DPR adalah…..
4)    Host            :”TAP MPR nomer 25/MPRS/1966 adalah tentang……….”
Jawaban     : pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh Indonesia……..
5)    Host  :”Yang dimaksud equality before the law adalah
Jawaban     : kemungkinan 1: kesetaraan didalam hukum
Kemungkinan 2: penegakan hukum yang tidak bertentangan
Dengan hukum (karena soal mungkin saja adalah due proses of the law)
6) Host  : “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, maka…..
Jawab : -kemungkinan 1 : digantikan oleh mendagri menlu dan menhan secara bersama-sama
-kemungkinan 2   : selambat-lambatnya 30 hari
-kemungkinan 3   : pasal 8 ayat 3
sekian dulu ya… selamat belajar^^
salam generasi cerdas indonesia

CONTOH SOAL LCC UUD 45 TAP MPR RI NKRI BHINEKA TUNGGAL IKA


BELAJARLAH SELAGI KAMU BISA, ILMU TIDAK ADA YANG SIA-SIA.
Jumat, 13 Januari 2012 di Lab AP
Soal dari pak presiden
Jelaskan mengapa presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan memperhatikan pertimbangan MA dan mengapa presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus dengan memperhatikan pertimbangan DPR?


Jelaskan arti masing2 istilah

Presiden harus meminta pertimbangan MA dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, karena MA merupakan lembaga yudikatif dan juga lembaga peradilan tertinggi negara.
Presiden harus meminta pertimbangan MA dalam memberikan amnesti dan abolisi, karena terdapat unsur politik
Selain itu juga, dalam penggunaan kekuasaannya, presiden secara cermat juga harus memperhatikan pandangan dari dua lembaga itu karna itu merupakan bagian dari check and balances di antara lembaga2 negara dalam menggunakan kekuatannya
Pasal 14 ayat 1 dan 2

Apakah calon perorangan dimungkinkan mengikuti Pemilu presiden dan Wapres dan jelaskan
bahwa ketentuan yang menyatakan bahwa persyaratan Capres dan cawapres harus diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol tidak akan menghambat WNI yang tidak menjadi anggota Parpol menjadi Presiden dan Wakil Presiden

Calon perorangan bisa mengikuti Pemilu presiden dan Wakil Presiden dengan syarat harus diusulkan dari parpol atau gabungan parpol. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, suara rakyat terwakilkan dalam parpol tertentu karena itulah partai politik yang mengusulkan sebagaimana amanat rakyat pada pemilu legislatif.

Jelaskan dasar hukum dan tujuan ditetapkannya TAP MPR RI no I/MPR.2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2002 serta sebutkan substansi ketetapan tersebut

Dasar hukum dilakukannya peninjauan yaitu
Pasal satu aturan tambahan UUD NRI tahun 1945
Tujuannya yaitu umtuk meninjau dan menentukan hal-hal yang berkenaan dengan materi dan status hukum ketetapan mprs dan ketetapan mprri yagn ada pada saat ini serta untuk menentukan eksistensi dari tap mprs dan tap mprri tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang.
Adapun substansi dari tap MPRRI no 1 MPR 2003
Yaitu
Pasal 1 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terdiri atas 8 ketetapan.
Pasal 2 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan terdiri atas 3 ketetapan
Pasal tiga yaitu ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil penilu tahun 2004 terdiri atas 8 ketetapan
Pasal empat tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dilnyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dengan 11 ketetapan
Diantara 11 ketetapan tersebut terdapat satu ketetapan yang tidak berlaku yaitu ketetapan MPRRI no 3 MPR th 2000, arena sudah ada UU no 10 th 2004
Pasal 5 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri tetap berlaku sampai dengan terbentuknya tata tertib baru MPR hasil pemilu th 2004 terdiri atas 5 ketetapan
Pasal enam tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tidak perlu dilakukan peninjauan ulang baik karna telah selesai dilaksanakan bersifat final atau emalikh.terdiri atas 104 ketetapan sehingga total seluruh ketetapan MPRRI no 1 MPR th 2003 adalah 149 ketetapan, yang berlaku hanya 13

TEMATIK

Jelaskan apa yang dimaksud melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang terkandung dlm uud 45

Pemerintah hendaknya mlindungi segenap bangsanya dan sekuruh rakyatnya walaupun rakyatnya melakukan kesalahan di luar negri dan tidak lepas tangan dalam urusan perlindungan bangsa dan negaranya. Artinya indonesia bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya di luar maupun dalam negri (8)

Jelaskan apa yang dimaksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana terkandung dalam UUD 1945
Maksudnya tidak hanya mencerdaskan dalam hal pendidikan tapi juga dalam hal moral. Contohnya dari wajib belajar 6 th menjadi 9 tahun untuk meningkatkan kualitas SDM (7)

Jelaskan apa yang dimaksud memajukan kesejahteraan umum sebagainana terkandung dalam UUD 1945
Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Sesuai pasal 33 agar terciptanya pemerataan ekonomi (8)

Perubahan UUD 1945 dilakukan dalam berapa tahap

a. 3 tahap 1999,2000,2001
b. 4 tahap 1999,2000,2001,dan 2002

Apa istilah resmi yang kita gunakan. Apakah perubahan atau amandemen

a. kedua istilah itu sama dan dapat digunakan
b. istilah yang resmi adalah istilah perubahan

apa maksud dari pernyataan dari indonesia adalah negara hukum

a. semua anggota masyarakat dapat menyusun hukun
b. setoap sikap dan kebijakan dan perilaku negara dan penduduk baik warga negara maupun orang asing harus berdasar dan sesuai dengan hukum

salah satu prinsip dasar dlm negara yagn menganut pahan negara hukum adala

a. supremasi hukum
b. supremasi parlemen

salah satu tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan UUD NRI 1945 adalah

a. mencerdaskan kehidupan bangsa
b. memberikan beasiswa bagi anak sekolah

manakah pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang tatacara perubahan uud 45

a. pasal 36
b. pasal 37

pasal 1 ayat 2 uud45 semula berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh mpr yang kemudian diubah berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan perubahan pasal 1 ayat 2? Apa tujuan dilakukannya perubahan pasal 1 ayat 2 tersebut?

a. untuk penegasan kedaulatan rakyat
b. untuk penegasan mpr sebagai lembaga tertinggi negara

rumusan bab I UUD 45 adalah
a. bab tentang kedaulatan rakyat
b. beb ttg bentuk dan kedaulatan

salah satu prisnsip dasar dalam negaray ang menganut paham negara hukum adalah

a. adanya upaya penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
b. adanya peradilan adat

berukut adalah salah satu implementasi dari penggunaan menurut UUD 1945

a. pemilihan presiden langsung
b. penunjukkan anggota DPR

siapa yang berwenang mengubah uud nri 1945

a. presiden dan dpr
b. mpr

sistematika uud 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagiatn yakni pembukaan, batang tubuh, penjelasan

bagaimana sistemarika setelah perubahan
a. pembukaan dan pasal-pasal
b. sistematikanya tetap sama

berikut ini adalah pasal-pasal yang d uud 45 yang tidak dapat diubah

a. pasal mengenai jumlah anggota mpr
b. pasal yang menyatakan tentang NKRI

salah satu prinsip dasar dalam negara yang menganut paham negara hukum adalah….

a. adanya kesetaraan di hadapan hukum
b. adanya kesetaraan di dalam pekerjaan

salah satu tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan uud nri 1945 adalah

a. mengirimkan pasukan perang ke negara konflik
b. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

nama resmi undang-undang undang dasar indonesia adalah

undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

dalam alinea berapakah pada pembukaan uud 1945 yang menyatakan pengakuan negara indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa
alinea ketiga


sebutkan susunan naskah resmi uudnri tahun 1945 setelah dilakukan perubahan dengan cara adendum

naskah perubahan pertama, naskah perubahan kedua, naskah perubahan ketiga dan naskah perubahan keempat

mengapa pembukaan uud 45 tidak diubah ketika mpr melakukan perubahan
karena dalam pembukaan memuat pernyataan tentang kemerdekaan dan pembentukan negara

dalam keadaan apa mpr berwenang memmilih presiden dan wakil presiden
dalam keadaan presiden dan wakil presiden meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan kewajibannya

Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum salah satunya adalah bekerjanya prinsip due process of law, apa maknanya?
Segala sesuatu dilaksanakan berdasarkan hukum








Pembukaan UUD45
Lambang negara boleh diubah yang tidak boleh diubah adalah bentuk negara.

Didtim presidensiil 09:40
Meksnisme impeachment. Pemberhentian presiden
Pasal 7a


PANJANG
Seseorang bisa mencalonkan diri sebagai pres/wapres jika dia seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganwgaraan lain atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau dia mendapatkan warga negara lain misalnya WN kehormatan dari negara lain dia berhak mencalonkan dirisebagai pres/wapres

Dalam pasal 7 dikatakan presideng wan wapres dapat memgang jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
Tukeran?

Pemilihan pres dan wapres
Didukung parpol
Kenapa harus ada kriteria 50 persen?

Pendapat DPR ttg pres disamoaipaikan ke MK

Pemilihan pres dalam hal terjadi kekosongan

Jika pres dan wapres berhalangan bersamaan, gabungan parpol yang berhak mengusulkan capres/cawapres adalah parpol/gab parpol yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnnya
Pasal 8 ayat 3

Pasal 13
Mengapa?Kewenangan presiden dalam mengangkat dan duta harus memenuhi pertimbangan DPR
Agar terlaksananya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara presiden dan DPR selain itu, duta bukan merupakan wakil dari pemerintah, tapi wakil dari negara sehingga kedudukan duta sangat penting sehingga dalam mengangkat duta, pres hrs meminta pertimbangan dari DPR.

Apakah lembaga DPA masih ada?
Tidak karena tidak efektif dan tidak efisien dan tidak ada kewajiban dari presiden untuk menerima nasehat dari DPA. Mekanisme pembahasan untuk mengajukan saran dari DPA ke pres juga sangat rumit.
Instisusi yg bertugas untuk memberikan nasehat kepada presiden adalah dewan pertimbangan yang kedudukannya di bawah pres.

BAB 6 pemerintahan daerah
Negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing2 daerah itu mempunyai pemerintah sendiri dan pemegang kedaulatan negaranya adalah pemerintahan pusat. Berbeda dengan negara federal yang terdiri dari negara2 bagian dan kedaulatan negaranya terletak pada masing2 negara bagian.

Pasal 18 ay 4
Gu, walikota, bupati dipilih secara demokratis. Apa maknanya?
Tidak mesti dipilih langsung oleh rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat, tapi juga dapat dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat dengan memperhatikan kekhususan dari daerah masing-masing, contoh : provinsi DIJ gubernurnya tidak dipilih langsung oeh rakyat, tapi oleh DPRD. Bisa dipilih langsung oleh rakyat, bisa dipilih oleh DPRD yang memang merupakan wakil2 dari rakyat.

32:57
Pemerintahan daerah terdiri atas?
Unsur pemerintahan daerah
Kepala daerah yang meliputi gubernur atau walikota atau bupati dan dprd. DPRDnya harus dipilih melalui pemilihan umum

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yg oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Apa saja yg menjadi urusan pem pusat?
1. fiskal nasional dan moneter
2. agama
3. peradilan/yustisi
4. pertahanan dan keamanan
5. politik luar negri

35:30
hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (ekonomi, dll)
pasal 18a ay 1

18a ay 2
maknanya supaya ada asa keadilan dan pemerataan. Tidak boleh ada satu provinsi yang sangat kaya dan ada provinsi yang tertinggal kesejahteraannya

18 B ay 2
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masy hkm adat dan hak2...
DKI, DIJ, aceh, papua

Maknanya Negara juga mengakui keberagaman atau masy tradisionall didlm daerah masing-masing. Spt di jabar masih ada suku badui yg masih diakui keberadaannya


Soal Lomba Cerdas Cermat UUD NRI 1945




Saya beberapa bulan yang lalu, mewakili sekolah mengikuti "Lomba Cerdas Cermat UUD NRI 1945." Lomba tersebut diadakan oleh MPR RI. Dalam lomba tersebut, astungkara, saya dan teman-teman meraih juara ke-2.

Nah, sekedar berbagi pengalaman, saya menuliskan soal-soal berikut jawabannya yang dulu kami gunakan dalam latihan. Dengan soal-soal ini diharapkan bagi teman-teman yang akan mengikuti lomba ini menjadi sedikit ada gambaran.


Soal-soal;

Pada awal era reformasi, berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan tersebut antara lain ...
Jawaban :
Amandemen UUD Republik Indonesia tahun 1945
Penghapusan dwifungsi ABRI
Penegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, pemberantasan KKN
Otonomi daerah
Mewujudkan kebebasan pers
Mewujudkan kehidupan demokrasi
Di Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan yang menerapkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Apa kelemahan dari sistem pemerintahan ini ?
Jawaban :
Kelemahan dari sistem pemerintahan ini adalah kekuasaan pemerintah negara seakan-akan tidak memiliki hubungan rakyat. Padahal dasar demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu menyebutkan demokrasi adalah ”Dari, oleh, dan untuk rakyat.” Selain itu hal ini juga berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan.
Kesepakatan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara Adendum. Apa arti kata Adendum ?
Jawaban :
Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah Asli.
Pembicaran Tingkat I, dalam proses perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan oleh sebuah panitia khusus. Tugas dari panitia itu yang pertama kali harus dilakukan adalah ...
Jawaban :
Rapat Dengar Pendapat Umum
Kunjungan kerja ke daerah
Seminar
Studi banding ke luar negeri
Membentuk Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
Mekanisme pembahasan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Komisi A MPR salah satunya berlangsung dalam Forum Lobi. Apa maksud dari Forum Lobi ?
Jawaban :
Forum Lobi adalah forum yang dibentuk oleh komisi A untuk membicarakan substansi materi rancangan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkembang dalam forum rapat pleno.
Sebutkan jenis perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR ?
Jawaban :
Mengubah rumusan yang telah ada
Mengubah rumusan baru sama sekali
Menhapuskan / menghilangkan rumusan yang ada
Memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal sekaligus mengubah penomoran pasal dan ayat.
Naskah resmi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu naskah yang terdiri atas ...
Jawaban :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Apa perbedaan rumusan ”diatur dengan undang-undang” dan ”diatur dalam undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
Jawaban :
Rumusan ”diatur dengan undang-undang” memiliki makna yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Sedangkan ”diatur dalam undang-undang” memiliki makna hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat dapat menjadi ateri suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
Kapan Naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan, dan oleh siapa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan ?
Jawaban :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Apakah dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi perubahan sistematika penomoran Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
Jawaban :
Tidak, walaupun sudah terjadi perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sudah disusun dalam satu naskah resmi sistematika penomorannya tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal.
Apa makna dari setiap alinie pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
Jawaban :
Alinie Kesatu yaitu pernyataan bangsa Indonesia yang anti kolonialisme dan imperialisme.
Alinie Kedua yaitu berisi cita-cita luhur bangsa Indonesia
Alinie Ketiga yaitu berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia
Alinie Keempat yaitu menyebutkan tujuan bangsa Indonesia
Apakah maksud dari pasal 1 ayat (3), ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum” ?
Jawaban :
Maksud Negara Hukum yang tercantum dalam pasal itu adalah Negara Indonesia adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mengakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Apa perbedaan ”rechtsstaat” dan the “rule of law” ?
Jawaban :
Di dalam rechtsstaat pelembagaan peradilan dibedakan dengan adanya peradilan khusus administrasi negara karena pihak yang menjadi subjek hukum berbeda kedudukannya yakni pemerintah/pejabat tata usaha negara melawan warga negara sebagai perseorangan atau badan hukum privat.
Sedangkan di dalam the rule of law peradilan khusus tata usaha negara tidak dikenal sebab pandangan dasarnya semua orang (pejabat atau bukan) berkedudukan sama di depan hukum.
Mengapa susunan keanggotaan MPR seakarang terdiri dari anggota DPR dan DPD ?
Jawaban :
Perubahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yaitu seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu, perubahan itu juga untuk meningkatkan legitimasi MPR. Dan juga agar sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan yaitu ”perwakilan atas dasar pemilihan” (reprensentation by election).
Siapakah yang berhak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden ?
Jawaban :
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (disebut dengan jelas pasal 6A ayat 3)
Kapan mekanisme impeachment dapat diberlakukan ?
Jawaban :
Apabila Presiden dan Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Manakah yang wewenang presiden sebagai kepala negera yang mendapat pertimbangan dari DPR ?
Jawaban :
Mengangkat dan menerima duta (pasal 12)
Memberi grasi dan rehabilitasi [pasal 13 (2) dan (3)]
Memberi amnesti dan abolisi [pasal 14 (2)]
Bagaimana bentuk pembagian daerah di Indonesia ?
Jawaban :
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.
Mengapa dalam pasal 18 digunakan ungkapan ”dibagi atas” bukan ”terdiri atas” ?
Jawaban :
Ungkapan ”dibagi atas” digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan pusat. Hal itu konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan ungkapan ”terdiri atas” yang lebih menujukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian.
DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, yaitu yang mengenai ...
Jawaban :
Otonomi daerah
Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
Hubungan pusat dan daerah
Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
Mengapa setelah perubahan keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK dipisahkan dalam bab tersendiri ?
Jawaban :
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta pengaturan rinci mengenai BPK yang bebas dan mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Apa sebab BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi ?
Jawaban :
Hal ini disebabkan oleh kedudukan BPK sebagai eksternal auditor pemrintah yang memeriksa keuangan negara dan APBD, serta untuk dapat menjangkau pemeriksaan di daerah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), apakah wewenang yang dimiliki oleh MA ?
Jawaban :
Mengadili pada tingkat kasasi
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Dan wewenang lainnya yang diberikan undang-undang
Apa syarat menjadi anggota Komisi Yudisial ?
Jawaban :
Harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, [pasal 24B (2)]
Berapa jumlah anggota hakim konstitusi dan siapa yang menetapkan dan mengajukan ?
Jawaban :
Mahkamah konstitusi memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi. Semuanya ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan yang mengusulkan adalah 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR dan 3 orang lainnya oleh Presiden.
Apa inti dari Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1957 ?
Jawaban :
Intinya menyebutkan bahwa wilayah negara Indonesia adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya.
Apa makna dari Deklarasi Djuanda sendiri ?
Jawaban :
Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nuasantara. Laut bukan lagi pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
Menurut pasal 26 siapakah yang dimaksudkan sebagai warga negara ?
Jawaban :
Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Menurut pasal 26 apa yang dimaksud penduduk ?
Jawaban :
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Mengapa hal ini bisa terjadi ?
Jawaban :
Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I.
Pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Sedangkan Pasal 28J Memeberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghoratan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, adalah ...
Jawaban :
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Mengapa dalam Pasal 31 disebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia ?
Jawaban :
Untuk lebih menjelaskan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, dan berketuhanan yang Maha Esa.
Bagaimana wujud bangsa Indonesia dalam memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ?
Jawaban :
Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 31 ayat (4) yaitu dengan cara negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk membiayai pendidikan dasar yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional.
Penyelenggaraan Perekonomian Nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi yang menerapkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip yang mulia. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi itu ?
Jawaban :
Kebersamaan
Efisiensi berkeadilan
Efisiensi berkelanjutan
Berwawasan lingkungan
Kemandirian
Menjaga keseimbangan kemajuan dan keasatuan ekonomi nasional
Mengapa di Indonesia diadakan suatu Mahkamah Konstitusi ?
Jawaban :
Sebanarnya hal ini ditujukkan untuk lebih menguatkan pernyataan bahwa negara Indonsia adalah negara hukum. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Selain itu pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum itu. Maka terbentuklah MK.
Dihapusnya Bab VI Dewan Pertimbangan Agung dalam naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, merupakan salah satu contoh jenis perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, yaitu ...
Jawaban :
Menghapus atau menghilangkan
Secara resmi kata yang dipakai dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kata ...
Jawaban :
Perubahan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas ...
Jawaban :
Pembukaan dan pasal-pasal
Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR, yaitu pada tanggal ...
Jawaban :
Tanggal 1 sampai 9 November 2001
Negara hukum yang berlatar belakang tradisi Anglo Saxon, negara hukumnya menggunakan istilah ...
Jawaban :
The rule of law
Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, adalah ...
Jawaban :
Syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden
Siapa yang berhak mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ...
Jawaban :
Dewan Perwakilan Rakyat
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Apa yang harus dilakukan DPR ...
Jawaban :
DPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Kepada MPR.
Lembaga negara yang terlibat dalam proses impechment adalah ...
Jawaban :
DPR, MK, dan MPR
Dalam proses sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden apabila MPR tidak dapat melakukan sidang, apa yang akan terjadi ...
Jawaban :
Presiden dan Wakil Presdien bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA.
Siapa yang berhak mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri ...
Jawaban :
Presiden
Fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR digunakan untuk ...
Jawaban :
Untuk membahas (termasuk mengubah) RAPBN dan menetapkan RAPBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.
Bagaimana sifat Badan Pemeriksa Keuangan ...
Jawaban :
Bebas dan mandiri (pasal 23E ayat (1)
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh ...
Jawaban :
Sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Siapa yang memilih Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Agung ...
Jawaban :
Hakim Agung

INGAT KOMENTARNYA YA,,,,????