Sesuai dengan Misi SMK Negeri 1 Bangli maka tujuan
jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai adalah sebagai
berikut :
TUJUAN
A. Tujuan Jangka Pendek Tujuan Jangka Pendek yang ingin dicapai adalah :
a.
Meningkatkan kualitas pembelajaran
sehingga output yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan yang
dibutuhkan oleh Dunia Usaha/Dunia Industri dan Instansi yang berstandar
nasional dan internasional dengan selalu menyiapkan sarana prasarana
yang memadai
b.
Menghasilkan tamatan yang berkualitas sehingga dapat mengisi pasar tenaga kerja serta dapat menciptakan lapangan kerja.
c.
Menjadikan SMK Negeri 1 Bangli sebagai pusat
pelatihan kejuruan bisnis manajeman dan pariwisata baik tingkat
kabupaten dan regional.
d.
Melibatkan DU / DI, masyarakat, komite sekolah, pemerintah daerah, propinsi maupun pusat dalam program operasional sekolah.
e.
Meningkatkan peran serta dukungan Pemda dalam terwujudnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Terpadu di SMK Negeri 1 Bangli.
B. Tujuan Jangka Panjang
a.
Penataan terus-menerus Pendidikan
dan Pelatihan sehingga SMK Negeri 1 Bangli dapat menghasilkan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga dari SDM yang berstatus
beban menjadi asset yang dapat menciptakan lapangan kerja.
b.
Menjadikan SMK Negeri 1 Bangli sebagai PPKT bertarap nasional maupun internasional.
c.
Menjadikan SMK Negeri 1 Bangli sebagai Sekolah Model Berbudya Lingkungan.
SASARAN Program jangka pendek dan jangka panjang yang
dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Bangli mempunyai sasaran sebagai berikut :
1.
Memberdayakan sekolah seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang maksimal.
2.
Terwujudnya kerjasama antara Sekolah, Pemda, Propinsi dan Pusat.
3.
Terwujudnya kerjasama antara Sekolah dengan Orang Tua Siswa dan Masyarakat.
4.
Terwujudnya kerjasama antara Sekolah dengan DU / DI baik yang bertaraf lokal, regional, maupun nasional.
5.
Menghasilkan tamatan yang berkualitas sehingga :
a.
Memenuhi syarat sebagai SMK berstandar Internasional.
b. Mampu bersaing di tingkat internasional.
c. Tamatan dibutuhkan oleh DU/DI dan Instansi.
d. Tamatan yang mampu menciptakan lapangan kerja.
6.
Menjadikan SMK Negeri 1 Bangli sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan Terpadu (PPKT) di tingkat internasional.
ICT Service, untuk memasuki sekolah yang bertaraf
internasional, SMK Negeri 1 Bangli bangun ICT service yang berfungsi
untuk melayani siswa/siswi dan guru di SMK Negeri 1 Bangli untuk
megakses internet secara gratis, untuk siswa disediakan 5 unit PC yang
sudah terkoneksi internet, untuk guru dan tamu yang datang disediakan
area wifi. Dengan adanya ICT Service diharapkan informasi akan lebih mudah
didapat oleh siswa dan guru di lingkungan SMK Negeri 1 Bangli.
Pengerjaan dan maintenance semua di lakukan oleh siswa TKJ dengan
bimbingan dari guru IT di SMK Negeri 1 Bangli, dengan memberikan
kebebasan untuk siswa melakukan pengerjaan dan maintenace bagi siswa TKJ
akan dapat membantu siswa dalam meng-implementasikan materi yang sudah
di perolehnya.
Menjadi Lembaga
Pendidikan dan Latihan (Diklat) Bisnis Manajemen dan Pariwisata, serta
Teknologi yang favorit, profesional, inovatif, berwawasan lingkungan dan
mampu bersaing di era global.
Misi
1.
Meningkatkan kualitas Pembelajaran yang berorientasi pada standart Nasional maupun Internasional.
2.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari status beban menjadi asset.
3.
Menghasilkan tamatan yang berkualitas untuk mengisi/menciptakan lapangan kerja.
4.
Menjadi pusat pelatihan kejuruan bisnis
manajemen dan pariwisata, serta teknologi informasi. Bagi masyarakat
baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun masyarakat luas.
5.
Melibatkan DU/DI dalam program oprasional
6.
Meningkatkan pranserta pemkab dalam memberikan
dukungan terwujudnya Pusdiklat Terpadu, khususnya bidang bisnis
manajemen dan pariwisata, serta teknoogi informasi.
Hi generasi cerdas indonesia….. senang sekali bisa berjumpa dalam blog ku
ini. LCC UUD NRI yang terus dilaksanakan tiap tahunnya membutuhkan persiapan
yang matang, antara lain hafalan yang banyak , kuat, persiapan fisik dan mental
yang fit dll. Tak terkecuali dengan bentuk-bentuk soal yang biasa muncul dalam
setiap sesinya. berikut ini adalah beberapa contoh bentuk soal yang biasanya
muncul dalam LCC ini. jangan dijadikan patokan, tetapi jadikanlah sebagai
bentuk persiapan tambahan bagi kamu dalam mempersiapkan lomba ini.
oke langsung aja….kita ke teekaape…
Contoh soal dalam LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI
Babak tematik :
1. Mengapa TAP MPRS no25/1966 Tetap
dipertahankan?
Jawab :
a) TAP MPRS 25/1966 berisi tentang pernyataan
terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan
menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme di
indonesia
b) mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal
ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan ideology yang
dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal
adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.
c) TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika
TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau
organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan
mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam
2. Mengapa Presiden dipilih dari partai politik dan
atau gabungan parpol?
3. Jelaskan substansi dari TAP MPR nomer 16/ MPR/
1998
4. Jelaskan substansi TAP MPR nomer 5/ MPR/ 2000.
5. Jelaskan asas pemlilu bersifat LUBERJURDIL.
6. Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan
rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA? Dan mengapa dalam memberikan amnesty
dan abolisi dengan pertimbangan DPR?
7. Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?
8. Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.
9. Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.
10. Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.
11. Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.
Soal pilihan ganda :
Untuk soal pilihan ganda, penulis tidak dapat menuliskan contohnya,
dikarenakan tipe pada soal ini dapat saja bervariasi. Namun hati-hati dengan
kecohan seperti:
1) kamu harus dapat membedakan atas diatur dalam UU
dan daiatur pada UU
2) Bedakan atas hak DPR dan hak anggota DPR
3) Bedakan atas sifat lembaga MA, MK dan KY
4) Bedakan atas kuorum untuk melakukan amandemen UUD,
kuorum usulan amandemen dan kuorum untuk melakukan impeachment terhadap
presiden.
5) Bedakan lama waktu untuk :
- MPR melaksanakan siding
jika presiden wapresnya mangkat, berhenti dst
- MPR melaksanakan sidang
jika presiden dan wakilnya mangkat, berhenti dst
Soal rebutan ( berhubungan dengan postingan tips dan trik memenagkan
lombaLCC…… catatan! Soal bisa saja berbeda tipenya dari
tahun ke tahun. Tinggal perhatikan setiap sesi dalam perlombaan tersebut)
1)
Host :” Rumusan
pasal 1 ayat 3 adalah………..”
Jawab
: Negara Indonesia adalah Negara hukum
2)
Host :
Rumusan pasal 33 ayat 4 adalah…..
3)
Host : hak
anggota DPR adalah…..
4)
Host :”TAP
MPR nomer 25/MPRS/1966 adalah tentang……….”
Jawaban : pembubaran PKI dan pernyataan sebagai
organisasi terlarang diseluruh Indonesia……..
5) Host :”Yang dimaksud equality before the law
adalah
Jawaban : kemungkinan 1: kesetaraan didalam hukum
Kemungkinan 2: penegakan hukum yang tidak bertentangan
Dengan hukum (karena soal mungkin saja adalah due proses of the law) 6) Host : “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan
atau tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, maka….. Jawab : -kemungkinan 1 : digantikan oleh mendagri menlu dan menhan
secara bersama-sama
-kemungkinan 2 : selambat-lambatnya 30 hari
-kemungkinan 3 : pasal 8 ayat 3
sekian dulu ya… selamat belajar^^
salam generasi cerdas indonesia
Soal dari pak presiden
Jelaskan mengapa presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan
memperhatikan pertimbangan MA dan mengapa presiden dalam memberikan amnesti dan
abolisi harus dengan memperhatikan pertimbangan DPR?
Jelaskan arti masing2 istilah
Presiden harus meminta pertimbangan MA dalam memberikan grasi dan rehabilitasi,
karena MA merupakan lembaga yudikatif dan juga lembaga peradilan tertinggi
negara.
Presiden harus meminta pertimbangan MA dalam memberikan amnesti dan abolisi,
karena terdapat unsur politik
Selain itu juga, dalam penggunaan kekuasaannya, presiden secara cermat juga
harus memperhatikan pandangan dari dua lembaga itu karna itu merupakan bagian
dari check and balances di antara lembaga2 negara dalam menggunakan kekuatannya
Pasal 14 ayat 1 dan 2
Apakah calon perorangan dimungkinkan mengikuti Pemilu presiden dan Wapres dan
jelaskanbahwa ketentuan yang menyatakan
bahwa persyaratan Capres dan cawapres harus diusulkan oleh Parpol atau gabungan
Parpol tidak akan menghambat WNI yang tidak menjadi anggota Parpol menjadi
Presiden dan Wakil Presiden
Calon perorangan bisa mengikuti Pemilu presiden dan Wakil Presiden dengan
syarat harus diusulkan dari parpol atau gabungan parpol. Berdasarkan pasal 1
ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, suara rakyat terwakilkan dalam
parpol tertentu karena itulah partai politik yang mengusulkan sebagaimana amanat
rakyat pada pemilu legislatif.
Jelaskan dasar hukum dan tujuan ditetapkannya TAP MPR RI no I/MPR.2003 tentang
Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR tahun
1960-2002 serta sebutkan substansi ketetapan tersebut
Dasar hukum dilakukannya peninjauan yaitu
Pasal satu aturan tambahan UUD NRI tahun 1945
Tujuannya yaitu umtuk meninjau dan menentukan hal-hal yang berkenaan dengan
materi dan status hukum ketetapan mprs dan ketetapan mprri yagn ada pada saat
ini serta untuk menentukan eksistensi dari tap mprs dan tap mprri tersebut
untuk saat ini dan masa yang akan datang.
Adapun substansi dari tap MPRRI no 1 MPR 2003
Yaitu
Pasal 1 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku terdiri atas 8 ketetapan.
Pasal 2 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan terdiri atas 3 ketetapan
Pasal tiga yaitu ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil penilu tahun 2004 terdiri
atas 8 ketetapan
Pasal empat tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dilnyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan dengan 11 ketetapan
Diantara 11 ketetapan tersebut terdapat satu ketetapan yang tidak berlaku yaitu
ketetapan MPRRI no 3 MPR th 2000, arena sudah ada UU no 10 th 2004
Pasal 5 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya tata tertib baru MPR hasil pemilu th 2004 terdiri atas 5 ketetapan
Pasal enam tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tidak
perlu dilakukan peninjauan ulang baik karna telah selesai dilaksanakan bersifat
final atau emalikh.terdiri atas 104 ketetapan sehingga total seluruh ketetapan
MPRRI no 1 MPR th 2003 adalah 149 ketetapan, yang berlaku hanya 13
TEMATIK
Jelaskan apa yang dimaksud melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia sebagaimana yang terkandung dlm uud 45
Pemerintah hendaknya mlindungi segenap bangsanya dan sekuruh rakyatnya walaupun
rakyatnya melakukan kesalahan di luar negri dan tidak lepas tangan dalam urusan
perlindungan bangsa dan negaranya. Artinya indonesia bertanggung jawab penuh
terhadap rakyatnya di luar maupun dalam negri (8)
Jelaskan apa yang dimaksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana terkandung
dalam UUD 1945 Maksudnya tidak hanya mencerdaskan
dalam hal pendidikan tapi juga dalam hal moral. Contohnya dari wajib belajar 6
th menjadi 9 tahun untuk meningkatkan kualitas SDM (7)
Jelaskan apa yang dimaksud memajukan kesejahteraan umum sebagainana terkandung
dalam UUD 1945
Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 setiap warga negara berhak atas penghidupan yang
layak keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Sesuai pasal 33 agar terciptanya pemerataan ekonomi (8)
Perubahan UUD 1945 dilakukan dalam berapa tahap
a. 3 tahap 1999,2000,2001
b. 4 tahap 1999,2000,2001,dan 2002
Apa istilah resmi yang kita gunakan. Apakah perubahan atau amandemen
a. kedua istilah itu sama dan dapat digunakan
b. istilah yang resmi adalah istilah perubahan
apa maksud dari pernyataan dari indonesia adalah negara hukum
a. semua anggota masyarakat dapat menyusun hukun
b. setoap sikap dan kebijakan dan perilaku negara dan penduduk baik warga
negara maupun orang asing harus berdasar dan sesuai dengan hukum
salah satu prinsip dasar dlm negara yagn menganut pahan negara hukum adala
a. supremasi hukum
b. supremasi parlemen
salah satu tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan UUD NRI 1945 adalah
a. mencerdaskan kehidupan bangsa
b. memberikan beasiswa bagi anak sekolah
manakah pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang tatacara perubahan uud 45
a. pasal 36
b. pasal 37
pasal 1 ayat 2 uud45 semula berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh mpr yang kemudian diubah berbunyi kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan perubahan pasal 1 ayat 2? Apa tujuan
dilakukannya perubahan pasal 1 ayat 2 tersebut?
a. untuk penegasan kedaulatan rakyat
b. untuk penegasan mpr sebagai lembaga tertinggi negara
rumusan bab I UUD 45 adalah a. bab tentang kedaulatan rakyat
b. beb ttg bentuk dan kedaulatan
salah satu prisnsip dasar dalam negaray ang menganut paham negara hukum adalah
a. adanya upaya penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan
hukum
b. adanya peradilan adat
berukut adalah salah satu implementasi dari penggunaan menurut UUD 1945
a. pemilihan presiden langsung
b. penunjukkan anggota DPR
siapa yang berwenang mengubah uud nri 1945
a. presiden dan dpr
b. mpr
sistematika uud 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagiatn yakni pembukaan,
batang tubuh, penjelasan
bagaimana sistemarika setelah perubahan
a. pembukaan dan pasal-pasal
b. sistematikanya tetap sama
berikut ini adalah pasal-pasal yang d uud 45 yang tidak dapat diubah
a. pasal mengenai jumlah anggota mpr
b. pasal yang menyatakan tentang NKRI
salah satu prinsip dasar dalam negara yang menganut paham negara hukum adalah….
a. adanya kesetaraan di hadapan hukum
b. adanya kesetaraan di dalam pekerjaan
salah satu tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan uud nri 1945 adalah
a. mengirimkan pasukan perang ke negara konflik
b. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi
dan keadilan sosial
nama resmi undang-undang undang dasar indonesia adalah
undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
dalam alinea berapakah pada pembukaan uud 1945 yang menyatakan pengakuan negara
indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa
alinea ketiga
sebutkan susunan naskah resmi uudnri tahun 1945 setelah dilakukan perubahan
dengan cara adendum
naskah perubahan pertama, naskah perubahan kedua, naskah perubahan ketiga dan
naskah perubahan keempat
mengapa pembukaan uud 45 tidak diubah ketika mpr melakukan perubahan
karena dalam pembukaan memuat pernyataan tentang kemerdekaan dan pembentukan
negara
dalam keadaan apa mpr berwenang memmilih presiden dan wakil presiden
dalam keadaan presiden dan wakil presiden meninggal dunia atau tidak dapat
menjalankan kewajibannya
Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum salah satunya adalah
bekerjanya prinsip due process of law, apa maknanya? Segala sesuatu dilaksanakan
berdasarkan hukum
Pembukaan UUD45
Lambang negara boleh diubah yang tidak boleh diubah adalah bentuk negara.
Didtim presidensiil 09:40
Meksnisme impeachment. Pemberhentian presiden
Pasal 7a
PANJANG
Seseorang bisa mencalonkan diri sebagai pres/wapres jika dia seorang WNI sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganwgaraan lain atas kehendaknya
sendiri. Jadi kalau dia mendapatkan warga negara lain misalnya WN kehormatan
dari negara lain dia berhak mencalonkan dirisebagai pres/wapres
Dalam pasal 7 dikatakan presideng wan wapres dapat memgang jabatan 5 tahun dan
dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
Tukeran?
Pemilihan pres dan wapres
Didukung parpol
Kenapa harus ada kriteria 50 persen?
Pendapat DPR ttg pres disamoaipaikan ke MK
Pemilihan pres dalam hal terjadi kekosongan
Jika pres dan wapres berhalangan bersamaan, gabungan parpol yang berhak
mengusulkan capres/cawapres adalah parpol/gab parpol yang meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnnya
Pasal 8 ayat 3
Pasal 13
Mengapa?Kewenangan presiden dalam mengangkat dan duta harus memenuhi
pertimbangan DPR
Agar terlaksananya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara presiden dan
DPR selain itu, duta bukan merupakan wakil dari pemerintah, tapi wakil dari
negara sehingga kedudukan duta sangat penting sehingga dalam mengangkat duta,
pres hrs meminta pertimbangan dari DPR.
Apakah lembaga DPA masih ada?
Tidak karena tidak efektif dan tidak efisien dan tidak ada kewajiban dari
presiden untuk menerima nasehat dari DPA. Mekanisme pembahasan untuk mengajukan
saran dari DPA ke pres juga sangat rumit.
Instisusi yg bertugas untuk memberikan nasehat kepada presiden adalah dewan
pertimbangan yang kedudukannya di bawah pres.
BAB 6 pemerintahan daerah
Negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara
kesatuan adalah negara yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi
dibagi atas kabupaten/kota yang masing2 daerah itu mempunyai pemerintah sendiri
dan pemegang kedaulatan negaranya adalah pemerintahan pusat. Berbeda dengan
negara federal yang terdiri dari negara2 bagian dan kedaulatan negaranya
terletak pada masing2 negara bagian.
Pasal 18 ay 4
Gu, walikota, bupati dipilih secara demokratis. Apa maknanya?
Tidak mesti dipilih langsung oleh rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat, tapi
juga dapat dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat dengan memperhatikan
kekhususan dari daerah masing-masing, contoh : provinsi DIJ gubernurnya tidak
dipilih langsung oeh rakyat, tapi oleh DPRD. Bisa dipilih langsung oleh rakyat,
bisa dipilih oleh DPRD yang memang merupakan wakil2 dari rakyat.
32:57
Pemerintahan daerah terdiri atas?
Unsur pemerintahan daerah
Kepala daerah yang meliputi gubernur atau walikota atau bupati dan dprd.
DPRDnya harus dipilih melalui pemilihan umum
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan
pemerintahan yg oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Apa saja yg
menjadi urusan pem pusat?
1. fiskal nasional dan moneter
2. agama
3. peradilan/yustisi
4. pertahanan dan keamanan
5. politik luar negri
35:30
hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (ekonomi, dll)
pasal 18a ay 1
18a ay 2
maknanya supaya ada asa keadilan dan pemerataan. Tidak boleh ada satu provinsi
yang sangat kaya dan ada provinsi yang tertinggal kesejahteraannya
18 B ay 2
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masy hkm adat dan hak2...
DKI, DIJ, aceh, papua
Maknanya Negara juga mengakui keberagaman atau masy tradisionall didlm daerah
masing-masing. Spt di jabar masih ada suku badui yg masih diakui keberadaannya
Saya
beberapa bulan yang lalu, mewakili sekolah mengikuti "Lomba Cerdas
Cermat UUD NRI 1945." Lomba tersebut diadakan oleh MPR RI. Dalam lomba tersebut, astungkara,
saya dan teman-teman meraih juara ke-2.
Nah,
sekedar berbagi pengalaman, saya menuliskan soal-soal berikut jawabannya yang
dulu kami gunakan dalam latihan. Dengan soal-soal ini diharapkan bagi
teman-teman yang akan mengikuti lomba ini menjadi sedikit ada gambaran.
Soal-soal;
Pada awal era reformasi, berkembang dan populer di
masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen
bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan tersebut antara lain ...
Jawaban :
Amandemen UUD Republik Indonesia tahun 1945
Penghapusan dwifungsi ABRI
Penegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM,
pemberantasan KKN
Otonomi daerah
Mewujudkan kebebasan pers
Mewujudkan kehidupan demokrasi
Di Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan yang
menerapkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Apa kelemahan dari sistem
pemerintahan ini ?
Jawaban :
Kelemahan dari
sistem pemerintahan ini adalah kekuasaan pemerintah negara seakan-akan tidak
memiliki hubungan rakyat. Padahal dasar demokrasi yang diterapkan di Indonesia
yaitu menyebutkan demokrasi adalah ”Dari, oleh, dan untuk rakyat.”
Selain itu hal ini juga berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling
mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan.
Kesepakatan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara Adendum. Apa arti kata Adendum ?
Jawaban :
Perubahan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dilakukan dengan
tetap mempertahankan naskah asli Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959 hasil
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah Asli.
Pembicaran Tingkat I, dalam proses perubahan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan oleh sebuah
panitia khusus. Tugas dari panitia itu yang pertama kali harus dilakukan adalah
...
Jawaban :
Rapat Dengar Pendapat Umum
Kunjungan kerja ke daerah
Seminar
Studi banding ke luar negeri
Membentuk Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
Mekanisme pembahasan perubahan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Komisi A MPR salah satunya berlangsung dalam
Forum Lobi. Apa maksud dari Forum Lobi ?
Jawaban :
Forum Lobi
adalah forum yang dibentuk oleh komisi A untuk membicarakan substansi materi
rancangan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang berkembang dalam forum rapat pleno.
Sebutkan jenis perubahan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR ?
Jawaban :
Mengubah rumusan yang telah ada
Mengubah rumusan baru sama sekali
Menhapuskan / menghilangkan rumusan yang ada
Memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau
sebaliknya memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal sekaligus mengubah
penomoran pasal dan ayat.
Naskah resmi Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah suatu naskah yang terdiri atas ...
Jawaban :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Apa perbedaan rumusan ”diatur dengan undang-undang” dan
”diatur dalam undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
Jawaban :
Rumusan ”diatur
dengan undang-undang” memiliki makna yang diatur dalam ketentuan itu harus
dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan
itu. Sedangkan ”diatur dalam undang-undang” memiliki makna hal yang diatur
dalam ketentuan itu dapat dapat menjadi ateri suatu atau beberapa undang-undang
yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
Kapan Naskah Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditetapkan, dan oleh siapa Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan ?
Jawaban :
Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus
1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Apakah dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi perubahan sistematika penomoran
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
Jawaban :
Tidak, walaupun
sudah terjadi perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan juga sudah disusun dalam satu naskah resmi sistematika penomorannya
tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal.
Apa makna dari setiap alinie pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
Jawaban :
Alinie Kesatu yaitu pernyataan bangsa Indonesia yang anti
kolonialisme dan imperialisme.
Alinie Kedua yaitu berisi cita-cita luhur bangsa
Indonesia
Alinie Ketiga yaitu berisi pernyataan kemerdekaan bangsa
Indonesia
Alinie Keempat yaitu menyebutkan tujuan bangsa Indonesia
Apakah maksud dari pasal 1 ayat (3), ”Negara Indonesia
adalah Negara Hukum” ?
Jawaban :
Maksud Negara
Hukum yang tercantum dalam pasal itu adalah Negara Indonesia adalah Negara yang
menegakkan supremasi hukum untuk mengakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak
ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Apa
perbedaan ”rechtsstaat” dan the “rule of law” ?
Jawaban :
Di dalam
rechtsstaat pelembagaan peradilan dibedakan dengan adanya peradilan khusus
administrasi negara karena pihak yang menjadi subjek hukum berbeda kedudukannya
yakni pemerintah/pejabat tata usaha negara melawan warga negara sebagai
perseorangan atau badan hukum privat.
Sedangkan di
dalam the rule of law peradilan khusus tata usaha negara tidak dikenal sebab
pandangan dasarnya semua orang (pejabat atau bukan) berkedudukan sama di depan
hukum.
Mengapa susunan keanggotaan MPR seakarang terdiri dari
anggota DPR dan DPD ?
Jawaban :
Perubahan
ketentuan mengenai susunan keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan
pelaksanaan kedaulatan rakyat yaitu seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat
melalui pemilu. Selain itu, perubahan itu juga untuk meningkatkan legitimasi
MPR. Dan juga agar sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan yaitu ”perwakilan
atas dasar pemilihan” (reprensentation by election).
Siapakah yang berhak dilantik menjadi Presiden dan Wakil
Presiden ?
Jawaban :
Pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen
dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara
di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (disebut dengan jelas
pasal 6A ayat 3)
Kapan mekanisme impeachment dapat diberlakukan ?
Jawaban :
Apabila
Presiden dan Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Manakah yang wewenang presiden sebagai kepala negera yang
mendapat pertimbangan dari DPR ?
Jawaban :
Mengangkat dan menerima duta (pasal 12)
Memberi grasi dan rehabilitasi [pasal 13 (2) dan (3)]
Memberi amnesti dan abolisi [pasal 14 (2)]
Bagaimana
bentuk pembagian daerah di Indonesia ?
Jawaban :
Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah.
Mengapa dalam pasal 18 digunakan ungkapan ”dibagi atas”
bukan ”terdiri atas” ?
Jawaban :
Ungkapan
”dibagi atas” digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara
kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan pusat. Hal itu konsisten
dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda
dengan ungkapan ”terdiri atas” yang lebih menujukkan substansi federalisme
karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara
bagian.
DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang, yaitu yang mengenai ...
Jawaban :
Otonomi daerah
Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
Hubungan pusat dan daerah
Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya
Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
Mengapa setelah perubahan keempat Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK dipisahkan dalam bab tersendiri ?
Jawaban :
Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta pengaturan rinci
mengenai BPK yang bebas dan mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Apa sebab BPK membuka kantor perwakilan di setiap
provinsi ?
Jawaban :
Hal ini
disebabkan oleh kedudukan BPK sebagai eksternal auditor pemrintah yang
memeriksa keuangan negara dan APBD, serta untuk dapat menjangkau pemeriksaan di
daerah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), apakah
wewenang yang dimiliki oleh MA ?
Jawaban :
Mengadili pada tingkat kasasi
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang
Dan wewenang lainnya yang diberikan undang-undang
Apa syarat menjadi anggota Komisi Yudisial ?
Jawaban :
Harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, [pasal 24B (2)]
Berapa jumlah anggota hakim konstitusi dan siapa yang
menetapkan dan mengajukan ?
Jawaban :
Mahkamah
konstitusi memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi. Semuanya ditetapkan oleh
Presiden. Sedangkan yang mengusulkan adalah 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3
orang oleh DPR dan 3 orang lainnya oleh Presiden.
Apa inti dari Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada
tanggal 13 Desember 1957 ?
Jawaban :
Intinya
menyebutkan bahwa wilayah negara Indonesia adalah segala perairan di sekitar,
di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk dalam daratan Republik
Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya.
Apa makna dari Deklarasi Djuanda sendiri ?
Jawaban :
Deklarasi
Djuanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nuasantara.
Laut bukan lagi pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
Menurut pasal 26 siapakah yang dimaksudkan sebagai warga
negara ?
Jawaban :
Warga negara
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Menurut pasal 26 apa yang dimaksud penduduk ?
Jawaban :
Penduduk ialah warga negara
Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang
saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Mengapa hal ini bisa
terjadi ?
Jawaban :
Keberadaan
Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I.
Pasal 28I
mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut.
Sedangkan Pasal
28J Memeberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk
menjamin pengakuan serta penghoratan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, adalah ...
Jawaban :
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Mengapa
dalam Pasal 31 disebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia ?
Jawaban :
Untuk lebih
menjelaskan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang
religius, dan berketuhanan yang Maha Esa.
Bagaimana wujud bangsa Indonesia dalam memprioritaskan
penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan
memajukan kebudayaan nasional ?
Jawaban :
Hal ini
terlihat jelas dalam Pasal 31 ayat (4) yaitu dengan cara negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk membiayai
pendidikan dasar yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan
nasional.
Penyelenggaraan Perekonomian Nasional didasarkan pada
demokrasi ekonomi yang menerapkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip yang
mulia. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi itu ?
Jawaban :
Kebersamaan
Efisiensi berkeadilan
Efisiensi berkelanjutan
Berwawasan lingkungan
Kemandirian
Menjaga keseimbangan kemajuan dan keasatuan ekonomi
nasional
Mengapa di Indonesia diadakan suatu Mahkamah Konstitusi ?
Jawaban :
Sebanarnya hal
ini ditujukkan untuk lebih menguatkan pernyataan bahwa negara Indonsia adalah
negara hukum. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya
tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Selain itu pengujian undang-undang
terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan
sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum itu. Maka
terbentuklah MK.
Dihapusnya Bab VI Dewan Pertimbangan Agung dalam naskah
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen,
merupakan salah satu contoh jenis perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, yaitu ...
Jawaban :
Menghapus atau
menghilangkan
Secara resmi kata yang dipakai dalam perubahan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kata ...
Jawaban :
Perubahan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdiri atas ...
Jawaban :
Pembukaan dan
pasal-pasal
Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR, yaitu pada tanggal ...
Jawaban :
Tanggal 1
sampai 9 November 2001
Negara hukum yang berlatar belakang tradisi Anglo Saxon,
negara hukumnya menggunakan istilah ...
Jawaban :
The rule of law
Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak
pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya, adalah ...
Jawaban :
Syarat calon Presiden dan calon
Wakil Presiden
Siapa yang berhak mengajukan usul pemberhentian Presiden
dan Wakil Presiden ...
Jawaban :
Dewan
Perwakilan Rakyat
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Apa yang harus
dilakukan DPR ...
Jawaban :
DPR harus
menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden Kepada MPR.
Lembaga negara
yang terlibat dalam proses impechment adalah ...
Jawaban :
DPR, MK, dan MPR
Dalam proses sumpah atau janji Presiden dan Wakil
Presiden apabila MPR tidak dapat melakukan sidang, apa yang akan terjadi ...
Jawaban :
Presiden dan
Wakil Presdien bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh
dihadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA.
Siapa yang berhak mengangkat serta memberhentikan
menteri-menteri ...
Jawaban :
Presiden
Fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR digunakan untuk ...
Jawaban :
Untuk membahas
(termasuk mengubah) RAPBN dan menetapkan RAPBN yang ditujukan bagi
kesejahteraan rakyat.
Bagaimana sifat Badan Pemeriksa Keuangan ...
Jawaban :
Bebas dan
mandiri (pasal 23E ayat (1)
Kekuasaan
kehakiman di Indonesia dilakukan oleh ...
Jawaban :
Sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Siapa yang memilih Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Agung
...