Soal Lomba Cerdas Cermat UUD NRI 1945

Soal Lomba Cerdas Cermat UUD NRI 1945

Saya beberapa bulan yang lalu, mewakili sekolah mengikuti "Lomba Cerdas Cermat UUD NRI 1945." Lomba tersebut diadakan oleh MPR RI. Dalam lomba tersebut, astungkara, saya dan teman-teman meraih juara ke-2.

Nah, sekedar berbagi pengalaman, saya menuliskan soal-soal berikut jawabannya yang dulu kami gunakan dalam latihan. Dengan soal-soal ini diharapkan bagi teman-teman yang akan mengikuti lomba ini menjadi sedikit ada gambaran.


Soal-soal;

Pada awal era reformasi, berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan tersebut antara lain ...

Jawaban :

Amandemen UUD Republik Indonesia tahun 1945

Penghapusan dwifungsi ABRI

Penegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, pemberantasan KKN

Otonomi daerah

Mewujudkan kebebasan pers

Mewujudkan kehidupan demokrasi

Di Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan yang menerapkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Apa kelemahan dari sistem pemerintahan ini ?

Jawaban :

Kelemahan dari sistem pemerintahan ini adalah kekuasaan pemerintah negara seakan-akan tidak memiliki hubungan rakyat. Padahal dasar demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu menyebutkan demokrasi adalah ”Dari, oleh, dan untuk rakyat.” Selain itu hal ini juga berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan.

Kesepakatan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara Adendum. Apa arti kata Adendum ?

Jawaban :

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah Asli.

Pembicaran Tingkat I, dalam proses perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan oleh sebuah panitia khusus. Tugas dari panitia itu yang pertama kali harus dilakukan adalah ...

Jawaban :

Rapat Dengar Pendapat Umum

Kunjungan kerja ke daerah

Seminar

Studi banding ke luar negeri

Membentuk Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR

Mekanisme pembahasan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Komisi A MPR salah satunya berlangsung dalam Forum Lobi. Apa maksud dari Forum Lobi ?

Jawaban :

Forum Lobi adalah forum yang dibentuk oleh komisi A untuk membicarakan substansi materi rancangan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkembang dalam forum rapat pleno.

Sebutkan jenis perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR ?

Jawaban :

Mengubah rumusan yang telah ada

Mengubah rumusan baru sama sekali

Menhapuskan / menghilangkan rumusan yang ada

Memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal sekaligus mengubah penomoran pasal dan ayat.

Naskah resmi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu naskah yang terdiri atas ...

Jawaban :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apa perbedaan rumusan ”diatur dengan undang-undang” dan ”diatur dalam undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

Jawaban :

Rumusan ”diatur dengan undang-undang” memiliki makna yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Sedangkan ”diatur dalam undang-undang” memiliki makna hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat dapat menjadi ateri suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Kapan Naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan, dan oleh siapa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan ?

Jawaban :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Apakah dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi perubahan sistematika penomoran Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

Jawaban :

Tidak, walaupun sudah terjadi perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sudah disusun dalam satu naskah resmi sistematika penomorannya tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal.

Apa makna dari setiap alinie pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

Jawaban :

Alinie Kesatu yaitu pernyataan bangsa Indonesia yang anti kolonialisme dan imperialisme.

Alinie Kedua yaitu berisi cita-cita luhur bangsa Indonesia

Alinie Ketiga yaitu berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia

Alinie Keempat yaitu menyebutkan tujuan bangsa Indonesia

Apakah maksud dari pasal 1 ayat (3), ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum” ?

Jawaban :

Maksud Negara Hukum yang tercantum dalam pasal itu adalah Negara Indonesia adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mengakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Apa perbedaan ”rechtsstaat” dan the “rule of law” ?

Jawaban :

Di dalam rechtsstaat pelembagaan peradilan dibedakan dengan adanya peradilan khusus administrasi negara karena pihak yang menjadi subjek hukum berbeda kedudukannya yakni pemerintah/pejabat tata usaha negara melawan warga negara sebagai perseorangan atau badan hukum privat.

Sedangkan di dalam the rule of law peradilan khusus tata usaha negara tidak dikenal sebab pandangan dasarnya semua orang (pejabat atau bukan) berkedudukan sama di depan hukum.

Mengapa susunan keanggotaan MPR seakarang terdiri dari anggota DPR dan DPD ?

Jawaban :

Perubahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yaitu seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu, perubahan itu juga untuk meningkatkan legitimasi MPR. Dan juga agar sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan yaitu ”perwakilan atas dasar pemilihan” (reprensentation by election).

Siapakah yang berhak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden ?

Jawaban :

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (disebut dengan jelas pasal 6A ayat 3)

Kapan mekanisme impeachment dapat diberlakukan ?

Jawaban :

Apabila Presiden dan Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Manakah yang wewenang presiden sebagai kepala negera yang mendapat pertimbangan dari DPR ?

Jawaban :

Mengangkat dan menerima duta (pasal 12)

Memberi grasi dan rehabilitasi [pasal 13 (2) dan (3)]

Memberi amnesti dan abolisi [pasal 14 (2)]

Bagaimana bentuk pembagian daerah di Indonesia ?

Jawaban :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.

Mengapa dalam pasal 18 digunakan ungkapan ”dibagi atas” bukan ”terdiri atas” ?

Jawaban :

Ungkapan ”dibagi atas” digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan pusat. Hal itu konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan ungkapan ”terdiri atas” yang lebih menujukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian.

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, yaitu yang mengenai ...

Jawaban :

Otonomi daerah

Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah

Hubungan pusat dan daerah

Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama

Mengapa setelah perubahan keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK dipisahkan dalam bab tersendiri ?

Jawaban :

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta pengaturan rinci mengenai BPK yang bebas dan mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Apa sebab BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi ?

Jawaban :

Hal ini disebabkan oleh kedudukan BPK sebagai eksternal auditor pemrintah yang memeriksa keuangan negara dan APBD, serta untuk dapat menjangkau pemeriksaan di daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), apakah wewenang yang dimiliki oleh MA ?

Jawaban :

Mengadili pada tingkat kasasi

Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

Dan wewenang lainnya yang diberikan undang-undang

Apa syarat menjadi anggota Komisi Yudisial ?

Jawaban :

Harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, [pasal 24B (2)]

Berapa jumlah anggota hakim konstitusi dan siapa yang menetapkan dan mengajukan ?

Jawaban :

Mahkamah konstitusi memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi. Semuanya ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan yang mengusulkan adalah 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR dan 3 orang lainnya oleh Presiden.

Apa inti dari Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1957 ?

Jawaban :

Intinya menyebutkan bahwa wilayah negara Indonesia adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya.

Apa makna dari Deklarasi Djuanda sendiri ?

Jawaban :

Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nuasantara. Laut bukan lagi pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Menurut pasal 26 siapakah yang dimaksudkan sebagai warga negara ?

Jawaban :

Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Menurut pasal 26 apa yang dimaksud penduduk ?

Jawaban :

Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Mengapa hal ini bisa terjadi ?

Jawaban :

Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I.

Pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Sedangkan Pasal 28J Memeberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghoratan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, adalah ...

Jawaban :

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Mengapa dalam Pasal 31 disebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia ?

Jawaban :

Untuk lebih menjelaskan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, dan berketuhanan yang Maha Esa.

Bagaimana wujud bangsa Indonesia dalam memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ?

Jawaban :

Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 31 ayat (4) yaitu dengan cara negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk membiayai pendidikan dasar yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan Perekonomian Nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi yang menerapkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip yang mulia. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi itu ?

Jawaban :

Kebersamaan

Efisiensi berkeadilan

Efisiensi berkelanjutan

Berwawasan lingkungan

Kemandirian

Menjaga keseimbangan kemajuan dan keasatuan ekonomi nasional

Mengapa di Indonesia diadakan suatu Mahkamah Konstitusi ?

Jawaban :

Sebanarnya hal ini ditujukkan untuk lebih menguatkan pernyataan bahwa negara Indonsia adalah negara hukum. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Selain itu pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum itu. Maka terbentuklah MK.

Dihapusnya Bab VI Dewan Pertimbangan Agung dalam naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, merupakan salah satu contoh jenis perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, yaitu ...

Jawaban :

Menghapus atau menghilangkan

Secara resmi kata yang dipakai dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kata ...

Jawaban :

Perubahan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas ...

Jawaban :

Pembukaan dan pasal-pasal

Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR, yaitu pada tanggal ...

Jawaban :

Tanggal 1 sampai 9 November 2001

Negara hukum yang berlatar belakang tradisi Anglo Saxon, negara hukumnya menggunakan istilah ...

Jawaban :

The rule of law

Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, adalah ...

Jawaban :

Syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden

Siapa yang berhak mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ...

Jawaban :

Dewan Perwakilan Rakyat

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Apa yang harus dilakukan DPR ...

Jawaban :

DPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Kepada MPR.

Lembaga negara yang terlibat dalam proses impechment adalah ...

Jawaban :

DPR, MK, dan MPR

Dalam proses sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden apabila MPR tidak dapat melakukan sidang, apa yang akan terjadi ...

Jawaban :

Presiden dan Wakil Presdien bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA.

Siapa yang berhak mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri ...

Jawaban :

Presiden

Fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR digunakan untuk ...

Jawaban :

Untuk membahas (termasuk mengubah) RAPBN dan menetapkan RAPBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.

Bagaimana sifat Badan Pemeriksa Keuangan ...

Jawaban :

Bebas dan mandiri (pasal 23E ayat (1)

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh ...

Jawaban :

Sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Siapa yang memilih Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Agung ...

Jawaban :

Hakim Agung

INGAT KOMENTARNYA YA,,,,????